Jatimpers.id, Surabaya – Pemerintah Kota Surabaya tengah mengkaji rencana pengajuan pinjaman dana mencapai Rp 5 triliun untuk membiayai sejumlah proyek strategis pembangunan infrastruktur di ibu kota Provinsi Jawa Timur. Skema pendanaan tersebut melibatkan Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) melalui lembaga pembiayaan negara.
Rencana besar ini memicu beragam respons di lingkungan legislatif. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Surabaya menyatakan kekhawatiran terkait dampak jangka panjang pinjaman tersebut terhadap kondisi fiskal dan keuangan daerah.
Ketua Fraksi PKB, Tubagus Lukman Amin, menegaskan bahwa meskipun pembangunan infrastruktur penting, pengambilan keputusan untuk berutang harus melalui kajian yang sangat matang agar tidak menjadi beban di masa depan.
“Kami memahami urgensi pembangunan, tetapi perlu dipertimbangkan dampak beban utang jangka panjang bagi kota ini.” ujarnya, seraya mengingatkan agar wakil rakyat tidak terburu-buru menyetujui pinjaman tersebut tanpa pertimbangan komprehensif.
Tubagus juga mempertanyakan urgensi pengajuan utang tersebut, mengingat Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Surabaya 2025 mencapai sekitar Rp12 triliun — jumlah yang relatif besar dibandingkan daerah lain di Jawa Timur.
Menurutnya, dengan pendapatan asli daerah yang kuat — termasuk dari sektor pajak kendaraan bermotor yang meningkat signifikan — potensi pemanfaatan APBD secara optimal perlu dievaluasi sebelum mengambil langkah utang.
Kritik lain mengemuka terkait risiko biaya bunga dan cicilan yang dapat mengikat ruang fiskal kota dalam beberapa tahun mendatang terutama jika proyeksi pendapatan dan manfaat ekonomi dari proyek-proyek strategis tersebut tidak sesuai harapan.
Sementara itu, sejumlah pihak di DPRD Surabaya menyambut rencana tersebut dengan pandangan yang lebih moderat, menyatakan bahwa pinjaman bisa menjadi instrumen percepatan pembangunan infrastruktur yang terkendala pada belanja wajib APBD. Namun, mereka menekankan pentingnya kajian manfaat ekonomi serta dialog yang erat antara eksekutif dan legislatif sebelum keputusan akhir.
Rencana pinjaman ini masih akan dibahas secara intensif oleh Pemkot Surabaya bersama DPRD, termasuk kajian teknis tentang kemampuan fiskal, proyeksi ekonomi, serta risiko jangka panjang. Pemkot juga diperkirakan akan menjelaskan rencana alokasi dana untuk proyek-proyek tertentu seperti pembangunan jalan dan fasilitas umum lainnya dalam pembahasan mendatang.